Pada Abad Kedua Masehi, Warga NUSANTAU,Begitu Sebutan Untuk Nusantara Kala Itu

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com, JAKARTA —

Pada abad kedua Masehi, warga NUSANTAU
–begitu sebutan untuk Nusantara kala itu–

Sudah menjejakkan kaki di Afrika dengan kapal dan sistem navigasi buatan sendiri.

Kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 dan Majapahit pada abad ke-14 karena menjadikan laut sebagai tulang punggung, bukan memunggungi laut.

Kedua kerajaan itu memiliki armada laut yang mumpuni.

Kerajaan Majapahit memiliki ratusan kapal dagang dan militer.

Kekuatan lautlah yang membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara disegani di Samudra Hindia dan kekuasaannya menancap hingga wilayah Asia Tenggara.

Bangsa kita menggunakan istilah Tanah Air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland.

Lautlah yang mempersatukan Indonesia, merajut gugusan 17.508 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa.

Dengan garis pantai 54.716 kilometer (km), terpanjang kedua di dunia, Tuhan mengaruniai bangsa Indonesia hamparan bebas hambatan tak berbayar, tidak perlu diaspal atau dibeton, tidak perlu tiang pancang dan alat berat, serta tidak membutuhkan pembebasan lahan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, budaya maritim melekat pada bangsa kita walau telah sedikit memudar.

Keniscayaan ini sejatinya merupakan modal fisik, modal sosial, dan modal budaya yang bisa bertransformasi menjadi modal finansial untuk menyejahterakan rakyat.

Kekayaan laut kita lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, beragam sumber daya alam dan mineral tertanam di dalamnya, keberagaman hayati yang tak tertandingi, serta keindahan pantai dan dasar lautnya mengundang jutaan wisatawan setiap tahun.

Bangsa maritim hanya mengenal batas ialah CAKRAWALA.

Salah satu konsekuensi hadirnya demokrasi di suatu negara ialah:

keterbukaan informasi
dan
kebebasan berpendapat.

Siapa saja memang boleh bicara apa saja, sejauh didukung fakta dan data.

Demokrasi tanpa menghargai tatanan sosial (social order), bukanlah true democracy, karena kita akan berada on the dark side of democracy.

Mengumbar kebohongan dan perang omong kosong serta fitnah dalam kontestasi politik sudah kian menjadi-jadi belakangan ini.

Jangan menjadi pembenaran bahwa hal itu memang boleh dilakukan atau suatu kewajaran di era post-truth.

Politik identitas yang memecah belah bangsa merupakan bentuk perbuatan politik destruktif sebagaimana diingatkan Amartya Sen dalam bukunya The Idea of Justice.

SEN mengatakan,

“The increasing tendency towards seeing people in terms of one dominant ‘identity’
(this is your duty as an American, you must commit these acts as a Muslim, or as a Chinese you should give priority to this national engagement)

is not only an imposition of an external and arbitrary priority, but also the denial of an important liberty of a person who can decide on their respective loyalties to different groups
(to all of which he or she belongs).”

Lebih jauh, Sen mengatakan,

“The notion of human right builds on our shared humanity.

These rights are not derived from the citizenship of any country, or the membership of any nation, but are presumed to be claims or entitlements of every human being.

They differ, therefore, from constitutionally created rights guaranteed for specific people.”

Dengan demikian, seseorang yang hendak menjadikan dirinya seorang pemimpin harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinya bukan pelanggar HAM.

(Rn)