NKRI Bersyariah & Politik Kewargaan

πŸ“ πŸ“šπŸ“–

Oleh : Deddy Rochaedi Razak

Dalam skala lokal, beberapa kabupaten/kota juga bersemangat menerapkan perda syariah walaupun sampai hari ini belum ada kata sepakat apa yang dimaksud ‘syariah’ dalam konteks peraturan daerah itu.

πŸ“ Bagi saya, NKRI bersyariah bukan hanya gagasan kuno, melainkan juga tidak relevan dalam konteks negara bangsa keindonesiaan yang multikultural.

Piagam Jakarta ialah dokumen yang merekam bahwa tema itu sudah pernah dipercakapkan di awal kemerdekaan dan para pendiri bangsa sepakat untuk menghapus tujuh kata ini,

‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.

πŸ“ Penghapusan Piagam Jakarta harus dibaca sebagai ekspresi kemenangan politik kebangsaan dan tersingkirnya politik yang diacukan pada ekslusivisme keagamaan.

Atas nama ‘keindonesiaan’ yang plural, jalan yang ditempuh ialah sikap lapang yang memosisikan keragaman sebagai oksigen yang menjadi nyawa kita sesuai semboyan yang dianggit dari kearifan silam;
Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia bukan pohon akar tunggal, melainkan serupa pohon berakar serabut yang jumlahnya tak terbilang.

Semua berkewajiban merawat dan menyiramnya sampai pohon itu berbuah dan segenap kita berhak memetik, memanen, dan memakan buahnya.

Seperti pernah diungkapkan Bung Karno dalam rapat BPUPKI 1 Juni 1945,

“Alangkah benarnya perkataan Dr Soekiman, Ki Bagus Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham.

Kita semua mencari peraturan
philosophische grondslaag,

mencari satu weltanschauung yang kita semua setujui.

Saya katakan lagi setujui!”

Kita ditakdirkan sebagai bangsa majemuk.

πŸ“ Tempat persilangan budaya yang datang dari banyak negara, medan persinggungan agama-agama yang muncul dari berbagai bangsa, dan perjumpaan pusparagam kultur dari setiap etnik yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa.

πŸ“ Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tapi melambangkan sikap mental untuk tidak pernah henti merayakan perbedaan, penyerbukan yang bikin langit Nusantara menyemburatkan warna-warni pelangi yang indah dan bumi pertiwi menjadi taman sari yang nyaman untuk ditempati.

Kata Bung Karno,

“Kita mendirikan negara RI, yang kita semua harus mendukungnya.
Semua buat semua.”

NKRI bersyariah tertolak karena sejak awal akta kelahiran pendirian RI diniatkan bukan sebagai negara agama, juga tidak sepenuhnya sekuler.

Negara yang dilandaskan tidak pada formalisme agama (syariah), tapi pada nilai-nilai yang melekat di setiap agama.

πŸ“ Istilah Gus Dur, agama hubungannya dengan negara harus diposisikan sebagai inspirasi bukan aspirasi.

GOTONG ROYONG

–. Dalam keragaman, liyan diyakini tidak sebagai objek, tapi subjek yang menjadi alasan eksistensial kehadiran kita.

πŸ“ Dalam diksi ‘kita’ tidak dikenal politik SARA, bahwa warga negara dibelah secara bipolar berdasarkan perbedaan agama, etnik, dan suku sebagaimana dirumuskan fikih usang skolastik abad pertengahan yang membayangkan kawasan dan warga dibedakan secara teologis sehingga dikenal istiah darul Islam dan darul harbi.

Justru sebaliknya,
‘kekitaan’ yang menjadi sumbu pokok ‘kewargaan’,

dengan kimia politik ditambatkan pada spirit inklusif, nondiskriminatif, dan lapang.

Dalam atmosfer politik seperti ini, yang menjadi acuan dasar aktivisme ialah kebaikan universal demi terbangunnya kebajikan publik dan kukuhnya nilai kemanusiaan.

Inilah saya kira yang menjadi jangkar ‘gotong royong’ yang disebut Bung Karno sebagai substansi Pancasila.

Lima sila dapat diperas menjadi tiga sila

(sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan ketuhanan yang berkebudayaan).

Yang tiga dapat dipadatkan lagi menjadi satu (ekasila) yaitu gotong royong.

πŸ“ Gotong Royong bukan sekadar bermakna tradisional sebagai kerja sama asal-asalan atas nama balas budi atau kebaikan karitatif, melainkan etik imperatif yang integral yang di dalamnya ada kesediaan membangun tiga keutamaan yang menjadi algoritma sosial menyatukan kita sebagai bangsa, yakni kohesivitas, solidaritas, dan konektivitas antarwarga.

Pada gotong royong, peta jalannya bisa diurai menjadi empat.

PERTAMA, secara ekonomi diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan yang menyasar kepentingan orang banyak.

KEDUA, politik diekpresikan dalam wujud pematangan demokrasi, pemerataan kesejahteraan, dan inklusi sosial.
Tidak sekadar memenuhi capaian elektoral.

KETIGA, agama dipantulkan berupa penghayatan, memandu pemeluknya berupaya menebar kasih kepada semesta sekaligus pelayanan publik yang tulus, lintas batas, dan terus menumbuhkan tafsir agama yang liberatif dan transformatif. Keempat, pada ranah budaya ditumbuhkan semangat membangun diri, dan bangsa berdaulat-berkepribadian.

KESEPAKATAN PANCASILA

–. NKRI bersyariah atau ruang publik manusiawi?

πŸ“ Pertanyaan itu dengan mudah terpatahkan ketika bangsa kita telah menjadikan Pancasila sebagai kesepakatan bersama.

Pancasila sebagai titik temu yang merangkum seluruh unsur perbedaan sekaligus titik pandu yang merentangkan rute agar arah yang ditempuh tidak buntu.

πŸ“ Kamajemukan tidak diseragamkan, tapi diwadahi dan kemudian diperas dalam lima sila itu setelah diperbincangkan secara ketat pada sidang BPUPKI dan PPKI.

Perdebatan itu dengan segala dinamikanya telah menjadi bagian dari penggalan sejarah.

Pancasila 18 Agustus 1945 itulah yang kemudian disepakati.

πŸ“ Perjalanan Pancasila mulai 1 Juni, 22 Juni (Piagam Jakarta), dan 18 Agustus 1945 menjadi sebuah rangkaian historis yang menggambarkan dialektika ideologis para pendiri bangsa dalam merumuskan ideologi negara.

Perdebatan yang pada akhirnya berujung pemahaman bersama bahwa Pancasila dengan sila-silanya sebagaimana terbaca hari ini tidak hanya penting, tapi juga menjadi dasar dengan negara ditegakkan di atasnya.

Tentu tidak ada keputusan yang memuaskan semua kalangan, tapi tatkala keputusan itu diambil, semua tunduk dan melaksanakan.

Dalam ilustrasi yang dinyatakan Bung Karno pada 1945,

“Untuk pihak Islam, inilah tempat terbaik untuk memelihara agama.

Kita, saya pun adalah orang Islam maaf beribu-ribu maaf, keislaman jauh belum sempurna

β€”tetapi kalau Saudara-Saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-Tuan akan dapati tak lain, tidak bukan hati Islam.

πŸ“ Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.

Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama yaitu dengan jalan pembicaraan ataupun permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan rakyat.”

Manusia pergerakan berhasil menjadikan sidang-sidang di Majelis Konstituante sebagai ruang publik manusiawi;

πŸ“ Tempat argumentasi disampaikan dan tindakan komunikasi deliberatif dikedepankan, akal sehat diaktifkan, seraya kepentingan partisan disingkirkan.

(Rn)