Upaya BELA NEGARA harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

 

Oleh:Dhedi Rochaedi Razak

 

Busurnews.com, JAKARTA — Upaya BELA NEGARA harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

*Jika dalam maknanya untuk kepentingan luas, tentu menjadi sesuatu yang harus dilakukan*.

Akan tetapi, jika dikaji dari perspektif lain, keterlibatan masyarakat juga harus dibarengi dengan efektivitas.

Tak lantas jumlah lapisan masyarakat mempunyai kekuatan untuk bela negara.

“Ya tapi kalau konteks bela negara memang harus.

Selagi konteks dan esensinya untuk masyarakat luas,”

*Jika Presiden Jokowi baru-baru ini meminta untuk melakukan aksi nyata dalam bela negara, saya rasa memang harus dilakukan, karena mengajak kepada hal yang positif*.

Bela negara sudah bagus benar.

Untuk yang maknanya positif tidak ada masalah.

Jumlah kadang tidak terlalu penting dibandingkan dengan hasil yang didapat.

“Misalnya ketika ada massa 8 juta, kalau hasilnya cuma sekepal ya buat apa,”.

📧

–. Politik identitas yang kentara dengan agama, suku, gender dan afiliasi politik masih menjadi pilihan alternatif untuk menggaet suara di tahun politik.

Akan tetapi, hal tersebut dirasa tidak akan berdampak secara signifikan.

“Saya bilang always impossible dipimpin otoratian politik identitas.

Tapi kembali lagi tidak ada yang tidak mungkin,”

Saya mempertanyakan kondisi negara ini jika strategi seperti itu kerap dijadikan kendaraan politik.

*Saat ini proses menuju elektoral malah disibukkan dengan hal-hal yang diluar substansi menjajakan program, melainkan menjual yang lekat dengan identitas masing-masing kubu*.

“Republik ini mau ke mana dengan tren seperti ini?

Bukannya masing-masing membawa program untuk kemajuan ekonomi,”.

*Saya juga menyoroti minimnya kontribusi partai Islam untuk menjadi stimulan dan melemparkan isu-isu yang lebih substansial dan menyangkut kesejahteraan masyarakat*.

“Kontribusi partai islam harus memberikan solusi tentang ekonomi, bukan bicara populism.

Sekarang belum ada terobosan pembangunan.
Sekarang sama saja,”.

*Maka dari itu, saya menilai kondisi yang parah justru terjadi setelah pemilihan*.

*Setelah pemilihan, jika politik identitas terus berlanjut, maka akan terjadi konflik secara terus-menerus*.

“Fakta ada bahwa model politik Trump, menggunakan identitas dalam berpolitik.

Tapi tidak separah itu.
Setelah itu yang saya khawatir.

Kalau sampai diubah menjadi sarat politik identitas dan melupakan Pancasila.

Minimum terjadi konflik terus menerus,”.

*Selain itu, saat ini pengaruh dari luar cukup membuat politik identitas di Indonesia bertambah kuat*.

*Mencontohkan HTI dan ISIS yang datang dari luar mempunyai metode yang canggih untuk menarik massa dan simpatisan*.

“Nah, harusnya peran NU dan Muhammadiyah untuk menetralisir itu.

Jika kemudian memang ada kelompok yang mendapat atensi, tapi NU dan Muhammadiyah harus punya cara lebih canggih,”.

📌 *Kita meminta jangan bersikap remeh dalam melihat fenomena berkembangnya politik identitas*.

📌 *Kita meminta untuk belajar dari sejarah, sehingga tidak untuk mengulangi, tapi mengambil pelajaran*.

(Rn)