ANTISIPASI, MITIGASI, ADAPTASI

 

Oleh: Dhedi Rochaefi Razak

 

Busurnews.com,JAKARTA –:ANTISIPASI, MITIGASI, ADAPTASI

–. Hanya soal waktu, bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi akan terjadi lagi, bisa di mana saja, kapan saja di negeri ini.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

PERTAMA, proses rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak bencana harus difokuskan pada upaya

📌 antisipasi
(pencegahan terjadinya bencana),
📌 mitigasi
(pengurangan risiko bencana), dan
📌 adaptasi
(penyesuaian terhadap perubahan bencana).

Selaras UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung, dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*Perubahan menyeluruh upaya mitigasi bencana, mulai kebijakan, penyediaan dana mitigasi, ketaatan pembangunan berbasis zonasi aman-rawan bencana, hingga pendidikan dan pelatihan evakuasi bencana*.

*Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis kearifan lokal dan selaras alam didasarkan pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya alam, manusia, dan dana lokal*.

KEDUA, pemerintah segera menyempurnakan peta zonasi wilayah rawan bencana setiap kota/kabupaten, dengan skala besar minimal 1 : 25.000.

*Penyempurnaan/revisi dokumen rencana tata ruang fokus pada upaya antisipasi, adaptasi, dan mitigasi bencana*.

Peta rawan bencana diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten dan
(jika sudah ada)
rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Lalu, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan/kawasan ekonomi khusus/kawasan strategis nasional/kawasan wisata.

*Selanjutnya, dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah-panjang daerah, rencana kerja perangkat daerah, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah*.

KETIGA, konstruksi bangunan harus memenuhi standar tahan gempa sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UUBG.

Serta, Peraturan Menteri PU-Pera Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan BG dan pembentukan tim ahli bangunan gedung (TABG).

Dari 514 kota/kabupaten se-Indonesia, baru sekitar 50 kota/kabupaten (10%) yang sudah membentuk TABG, tetapi belum semua TABG berperan aktif.

KEEMPAT, pemerintah segera membangun percontohan kota/kabupaten tangguh bencana di beberapa kota/kabupaten rawan bencana
(gempa, tsunami, dan/atau likuefaksi),

yakni Banda Aceh, Aceh; Padang, Sumatra Barat; Bengkulu, Bengkulu; Bantul-Kulon Progo, DI Yogyakarta; Pandeglang, Jawa Barat; Lombok, NTB; Maumere, NTT; Palu, Sulawesi Tengah; dan Nabire, Papua Barat.

*Rehabilitasi, rekonstruksi, dan revitalisasi permukiman/perumahan dan bangunan gedung harus berada di luar zona merah rawan bencana*.

*Kawasan terdampak parah harus bebas bangunan dan diperuntukkan ruang terbuka hijau pengaman pesisir berupa hutan mangrove, hutan pantai, dan taman kota. Jarak aman dari bibir pantai minimal 200-500 meter*.

Permukiman, perkantoran, dan perniagaan dikembangkan ke dataran tinggi atau kawasan perbukitan yang dinilai aman, mensyaratkan bangunan standar tahan gempa, dan RTH minimal 30%.

*Kawasan dilengkapi jalan sebagai jalur evakuasi, lapangan olahraga (posko pengungsian), dan taman-taman*
(tempat evakuasi).

KELIMA, penanaman mangrove sebagai benteng alam harus diutamakan dalam pengurangan risiko bencana penataan kawasan pesisir pantai
(Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Pesisir dan Pulau Kecil).

*Hutan mangrove terbukti efektif melindungi permukiman/kampung Kabonga dan Labuan Bajo, pesisir Donggala, Teluk Palu, Sulawesi Tenggara, saat dilanda tsunami*.

📧

–. Area permukiman yang dibentengi hutan mangrove terbukti mampu meredam tingkat kerusakan akibat tsunami (BPPT).

Jenis tanaman mangrove yang direkomendasikan ialah Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Avicennia lanata, dan Nypa fructicans, serta Sonneratia alba.

*Jenis tanaman dan ketebalan menentukan kemampuan hutan mangrove meredam dan mendistribusikan kekuatan daya tsunami*.

Hutan mangrove sebagai ekosistem peralihan darat dan laut memiliki fungsi ekologis seperti mencegah abrasi pantai, meredam gelombang laut, dan menghambat infiltrasi air laut.

Lalu, habitat satwa liar, tempat berkembang biak dan mencari makan
(nursery and feeding ground)

*berbagai jenis satwa seperti ikan, kepiting, kerang, udang, burung*.

KEENAM, bencana tidak bisa dicegah, kita yang harus berubah.

*Kita harus mampu mengantisipasi, beradaptasi, dan melakukan mitigasi terhadap bencana dengan tepat dan cepat sehingga jatuh korban, baik psikis, materi, maupun korban jiwa dapat ditekan dan sebisa mungkin dihindari*.

Kita harus lebih siap dan sigap saat bencana tiba.

*Tahu apa yang harus dilakukan, ke mana akan evakuasi, bagaimana bertahan hidup, bangkit memulihkan kehidupan, dan membenahi lingkungan pascabencana*.

*Ini bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan*.

*Kita harus menjadi masyarakat tangguh bencana*.

(RN)