* Peristiwa penembakan di Nduga, Papua, dalam perspektif*

 

Oleh:Dhedi Rochaedi razak

 

Busurnews.com, JAKARTA –: *Artikel ini mencoba melihat peristiwa penembakan di Nduga, Papua, dalam perspektif*

KETAHANAN NASIONAL.

–. Ketahanan Nasional bukan merupakan sebuah disiplin ilmu tersendiri, melainkan merupakan kumulasi dari hasil ketahanan yang terdapat pada elemen ‘gatra’ yang ada pada masyarakat dan mencakup gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

*Ketahanan Nasional akan baik apabila ketahanan gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan baik*.

Ilmu untuk menjadikan Ketahanan Nasional baik tidak berada pada disiplin ilmu Ketahanan Nasional.

Namun, ada pada bidang disiplin ilmu ideologi yang merupakan bagian dari disiplin ilmu politik dan sosial budaya, bidang disiplin ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial budaya.

*Disiplin ilmu yang membentuk disiplin ilmu pertahanan dan keamanan*.

Secara praktis KETAHANAN diartikan sebagai kemampuan sebuah entitas untuk kembali kepada bentuk aslinya bila mendapat tantangan, gangguan, hambatan dan ancaman.

*Ketahanan Nasional (dan di daerah) dikatakan baik apabila ketahanan pada lima gatra dapat menciptakan keadaan yang mendukung kelangsungan pembangunan dalam kerangka pembangunan masyarakat Pancasila*.

PENEGAKAN HUKUM

–. Untuk menyesuaikan dengan ruang yang tersedia, tulisan ini terbatas untuk membahas gatra yang paling signifikan dalam membahas peristiwa penembakan yang terjadi di Nduga, Papua.

*Gatra yang dipertimbangkan paling signifikan ialah gatra pertahanan keamanan, aspek penegakan hukum dan pembangunan yang masuk dalam gatra sosial budaya*.

Aspek yang pertama dan utama signifikan dalam me­respons peristiwa penembak­an di Nduga, Papua, ialah terjadinya pembunuhan terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018.

Kejadian tersebut menunjukkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

*Oleh karenanya, tindakan pertama ialah melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku guna mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses pengadilan*.

*Dari proses penyidikan akan didapatkan motif dan latar belakang tindakannya*.

Mulai dari pembunuhan yang direncanakan hingga kemungkinan adanya motif pemberontakan.

Proses hukum harus dilaksanakan hingga majelis hakim sampai kepada keputusannya untuk menjatuhkan hukuman.

Proses ini pada dasarnya merupakan proses penegakan hukum karena pembunuhan yang direncanakan dengan bersenjata hingga rencana pemberontakan semua terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, sebelum dapat mengajukan ke depan pengadilan, para pelaku pembunuhan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) harus ditangkap.

*Karena KKSB memiliki senjata yang diperkirakan cukup banyak dengan kemampuan mobilitas mereka di medan Papua, operasi pengejaran dan penangkapan perlu dilakukan melalui operasi militer*.

Polri memiliki kemampuan untuk mengejar dan menangkap KKSB melalui sa­tuan paramiliter seperti Brigade Mobil.

Dalam hal ini Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan pengejaran dan menangkap pelaku pembunuh­an KKSB.

*Untuk TNI, operasi ini ialah operasi militer selain perang dalam bentuk operasi perbantuan kepada pemerintah sipil di masa damai berdasarkan keputusan politik Presiden*.

*Operasi yang dilakukan TNI bukan sebagai penegak hukum, melainkan membantu Polri dalam melakukan operasi militer pengejaran terhadap KKSB*.

*TNI tidak melakukan operasi penegakan hukum karena TNI tidak punya kewenangan sebagai penegak hukum*.

Untuk melaksanakan operasi militer selain perang dalam perbantuan kepada pemerintahan sipil di masa damai kiranya beberapa piranti lunak perlu disusun.

*Yang terpenting ialah prosedur dan mekanika pengerahan TNI dalam tugas perbantuan kepada pemerintahan sipil di masa damai*.

*Bagaimana pengorganisasian, pembagian kewenangan, serta rantai komando apabila TNI dan Polri terlibat dalam sebuah operasi gabungan*.

*Hal itu diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran pada tingkat pelaksanaan dan memberi alur yang jelas tentang akuntabilitas*.

Pemberian nama teror atas pemberontakan bagi KKSB tidak serta-merta otomatis memberi alasan untuk pengerahan TNI.

Pengerahan TNI ditentukan keputusan politik sesuai dengan ketentuan UU TNI.

*Pengerahan TNI juga tidak serta-merta menjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia*.

*Ketentuan yang dapat membebaskan TNI dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ialah memiliki aturan pelibatan yang jelas tentang bagaimana menangani kombatan dari pihak bersenjata yang dihadapi dengan nonkombatan dari rakyat biasa*.

*TNI juga bertindak mematuhi semua ketentuan yang berlaku bagi tentara profesional, baik dari segi hukum internasional maupun konstitusi secara nasional*.

📣📢📡