PERSAINGAN KEKUATAN GLOBAL AS–Tiongkok

 

Oleh: Dhedi Rochaedi Razak

Busurnews.com,JAKARTA –: PERSAINGAN KEKUATAN GLOBAL
AS–Tiongkok

*masih menjadi isu politik dan keamanan yang akan terus membayangi stabilitas keamanan kawasan Asia-Pasifik, sekalipun telah dicapai kesepakatan denuklirisasi AS-Korea Utara*
(Korut).

AS-Tiongkok akan terus bersaing dalam memperebutkan pengaruh dominan dalam menguasai kawasan di berbagai aspek.

Sementara itu, Korut yang merupakan sekutu dekat Tiongkok berhasil memperbaiki hubungannya dengan AS, meskipun perlu dipastikan komitmen Korut dalam denuklirisasinya.

Yang menjadi perhatian utama kita ialah perdamaian yang telah disepakati AS-Korut memengaruhi perubahan arsitektur keamanan kawasan dan tidak menjamin perbaikan hubungan AS-Tiongkok ke depan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara di kawasan termasuk Indonesia terhadap potensi konflik AS-Tiongkok yang berkepanjangan.

*Dengan situasi tersebut, bagaimanakah Indonesia menyikapi perubahan arsitektur di kawasan Asia-Pasifik pasca-KTT bersejarah itu*?

Tiongkok mendukung kesepakatan AS-Korut, begitu juga dengan Indonesia yang menganggap kesepakatan strategis ini merupakan langkah maju menuju perdamaian kawasan.

Akan tetapi, Indonesia juga patut mewaspadai perubahan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik sesudahnya.

Ada kemungkinan muncul potensi ancaman baru pascadenuklirisasi Korut.

Setelah Korut secara sukarela melepaskan kekuatan nuklirnya, Tiongkok sebagai negara yang tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS, akan bisa mengambil alasan untuk lebih memperkuat ‘benteng’ pertahanannya terhadap AS.

Secara praktis, ini akan menjadi alasan Tiongkok untuk semakin mendominasi kawasan.

Negeri ini mulai menampakkan agresivitas militer di kawasan Laut Cina Selatan maupun tindakan nyata lainnya, dalam melakukan ekspansi pengaruh (sphere of influence) di kawasan Asia Pasifik.

KEMENANGAN DIPLOMATIK

–. Bagi AS, keberhasilan mengubah sikap Korut merupakan sebuah kemenangan diplomatik dalam kebijakan luar negeri AS.

Negeri ‘Paman Sam’ ini berhasil melucuti senjata nuklir yang dimiliki Korut tanpa harus melakukan langkah hard-policy.

Sebagaimana National Security Advisor
(Penasehat Keamanan Nasional) AS, beberapa waktu lalu, yang sempat menyatakan akan melakukan
‘tindakan militer’
dalam mengatasi ancaman nuklir Korut.

Tidak hanya itu, AS juga memperoleh keuntungan dari ‘pelemahan’ Korut, yaitu menjadikan Korut sebagai buffer dan access point dalam menghadapi Tiongkok.

Bisa kemungkinan pula AS akan menjadikan Korut sebagai ‘mediator’ dalam menghadapi Tiongkok.

Konsekuensi lain dengan pelemahan Korut dan menguatnya Tiongkok ialah AS akan mengambil kebijakan penguatan di kawasan Asia-Pasifik melalui negara-negara mitra strategisnya.

Salah satunya AS akan melakukan peningkatan kerja sama dengan Taiwan yang dianggap sebagai ‘mitra terpercaya’ selain Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.

Hal ini ditunjukkan dengan pembukaan Kedubes AS di Taiwan pada awal Juni lalu yang menimbulkan protes dari Tiongkok terkait one China policy.

Sementara itu, kerugiannya ialah AS akan dinilai masyarakat internasional tidak konsisten dengan National Security Strategy-nya terhadap Korut.

Sekutu dan mitra strategis AS di kawasan Asia-Pasifik seperti Australia, Jepang, dan Korsel juga terkena pengaruh dari kesepakatan AS-Korut tersebut.

Bagi Australia dan Selandia Baru yang memiliki kedekatan erat dengan AS, melihat kemungkinan hilangnya traditional alliance dengan AS yang telah terbangun sejak lama dalam pakta ANZUS.

Selain itu, kemungkinan Australia akan mengambil langkah unilateral dalam menghadapi ambisi Tiongkok.

Namun, Australia juga bisa berbagi pandangan yang sama dengan AS terkait meningkatnya kekuatan Tiongkok, terutama di kawasan Oceania yang menjadi domain pengaruh Australia.

Jepang sebagai sekutu AS juga akan memanfaatkan kesepakatan AS-Korut untuk lebih bisa meningkatkan kapabilitas dari self defense forces-nya atau memengaruhi perubahan kebijakan pertahanan Jepang terhadap Korut dan Tiongkok.

Selain itu, Jepang akan bisa secara leluasa membentuk kerja sama trilateral dengan Korut dan Tiongkok sepanjang dijamin komitmen Korut terhadap AS maupun Korsel.

Sementara itu bagi Korsel, implikasi kesepakatan KTT tersebut ialah penarikan pasukan AS dari Korsel yang berdampak terhadap jaminan kepastian deterrence Korsel terhadap Korut.

PERAN INDONESIA

–. Melihat fakta di atas, setting kebijakan pertahanan AS dan sekutunya di kawasan mengalami perubahan.

Itu ditandai dengan perpecahan strategi kebijakan pertahanan yang setiap negara menjalankan kebijakan dan langkah yang diambil secara unilateral.

Dengan demikian, arsitektur keamanan kawasan akan terbentuk dalam format kerja sama yang bersifat TRILATERAL
(Jepang-Korsel-Korut, AS-Korsel-Korut)

atau QUADRILATERAL
(Australia-AS-Jepang-Korsel-Korut)

bahkan BILATERAL
(AS-Korut, Tiongkok-Korut).

*Dapat dikatakan bahwa kondisi yang terbentuk akibat kesepakatan tersebut semakin memperbesar kutub kekuatan yang ada sebagai multipolarisme*.

Indonesia yang baru terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 8 Juni 2018 bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memainkan perannya lebih jauh, sekaligus menggali potensi dari ‘permulaan’ perdamaian di Asia Timur.

Bukan tidak mungkin Indonesia bisa melibatkan diri lebih jauh dalam pertemuan KTT AS-Korut kedua nanti yang diperkirakan akan dilaksanakan di Pyongyang.

Dengan aksi unilateral yang semakin mendominasi politik internasional, maka keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB semakin diperlukan untuk tetap menjaga pentingnya menghormati kesepakatan AS-Korut.

Dalam konteks ASEAN, sangat disayangkan negara-negara ASEAN belum mencapai persepsi yang sama dalam melihat kawasan Asia-Pasifik.

Hal ini tidak lain karena perbedaan kepentingan strategis negara-negara anggotanya. Indonesia diharapkan mampu mengedepankan kedudukan ASEAN sebagai wadah yang mampu menggalang kesamaan pandangan negara-negara ASEAN dan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap perubahan arsitektur keamanan paska kesepakatan KTT AS-Korut.

Dengan perubahan arsitektur yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia tetap harus mengambil posisi yang memiliki peluang dan keuntungan.

Indonesia merupakan mitra strategis dari Tiongkok dalam aspek ekonomi dan pembangunan.

*Selain itu, Indonesia juga merupakan mitra strategis dari AS dalam aspek keamanan, ekonomi, dan politik di kawasan Asia Tenggara*.

Jika Indonesia memihak atau terlalu condong kepada salah satu pihak, nantinya akan dapat menyebabkan kehilangan kesempatan.

Dengan demikian, perubahan arsitektur pasca-KTT AS-Korut di Singapura harus disikapi secara bijak oleh Indonesia.

*Caranya dengan memanfaatkan ASEAN dan sikap politik luar negeri yang bebas-aktif guna menjamin kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga*.

(Rf)