NKRI BUTUH DENSUS TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)

 

OPINI : Dahlan Watihellu

*KORUPSI.* Itulah suatu perbuatan pencuri, perbuatan busuk atau perbuatan rusak yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri , serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut secara tidak wajar dan tidak legal atau menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan uang secara sepihak. Di Indonesia sendiri korupsi sudah merajalela dimana-mana dan kasus korupsi selalu saja bertambah setiap tahunnya. Mungkin ini dikarenakan setiap orang sudah tidak lagi menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum melaikan sudah menjadi kebiasaan yang umum.

Berbicara tentang korupsi, tentu membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, tidak semua lapisan masyarakat memahaminya. Pada umumnya sebagaian masyarakat menganggap korupsi sebagai suatu perbuatan pencurian uang negara yang dilakukan oleh oknum pejabat publik. Akan tetapi, mereka tidak begitu memahami dampak korupsi ini secara detail terhadap negara dan masyarakat apalagi bagi individu mereka. Ada juga yang sudah memahami dampak korupsi ini, namun mereka beranggapan bahwa perbuatan ini tidak membawa efek bagi kehidupan individu mereka. Inilah yang menyebabkan semboyan “Korupsi Adalah Musuh Bersama” tidak begitu berperan signifikan ditengah masyarakat dalam memerangi korupsi secara bersama-sama.

Sangat disayangkan. Perlu diingat bahwa perbuatan korupsi ini adalah perbuatan teroris yang lebih sadis dari teroris radikal. Teroris radikal hanya membunuh beberapa orang saja dalam waktu sekejab. Berbeda dengan teroris korupsi. Teroris korupsi ini melumpuhkan bahkan membunuh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirasakan bukan hanya satu atau dua bulan saja, bukan juga satu atau dua tahun, akan tetapi dampak ini dirasakan hingga puluhan tahun bahkan sampai ke anak cucu kita.

Dari sisi kemiskinan, dampak dari perbuatan korupsi ini memiliki konsekuensi terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Selain itu, perbuatan korupsi ini juga secara langsung mengurangi investasi dalam perekonomian, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, dan menimbulkan inefisiensi yang ditandai dengan meningkatnya biaya-biaya menjalankan bisnis. Lebih dari itu, korupsi dapat pula meningkatkan ketidakadilan dalam hal pendapatan sehingga memperparah kemiskinan. Sementara itu, dari segi tata kelola pemerintah, korupsi mempengaruhi kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Efek dari kemiskinan inilah membuat masyarakat menjadi radikal dan tingkat kriminalitas semakin bertambah.

Sedangkan dari sisi politik, menguatnya sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal dan biaya politik sangat tinggi bisa berujung rontoknya idealisme oknum para pemimpin karena akan korupsi. Hal inilah yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin, demokrasi, dan kedaulatan rakyat semakin menurun. Sedangkan dari sisi hukum, terjadi pelemahan terhadap institusi penegak hukum, merusak moral penegak hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, semakin tersisihnya masyarakat kecil di mata hukum dan penegakan hukum tidak merata di masyarakat. Demikian beberapa dampak dari perbuatan korupsi diatas dan masih banyak lagi dampak negatifnya.

Maka dari itu, kehadiran dan keberadaan unit Densus Tipikor sangat dan amat mendesak untuk memburu para pelaku teroris korupsi. Sebab, kondisi negara saat ini sudah berada pada level darurat korupsi yang mewabah di lembaga negara dan pemerintahan mulai dari kota hingga ke desa-desa bagaikan kejahatan Trans Nasional. Diharapkan Densus Tipikor ini segera terbentuk dan beroperasi di tahun 2018 mendatang. Sebagai masukan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk menyadarkan para koruptor dan bibit-bibitnya ini tidak bisa saja menggunakan tindakan penegakan hukum semata, namun dalam operasional, densus tipikor perlu juga melakukan langkah-langkah penyuluhan dan pencegahan untuk merubah pola pikir para pegawai pemerintahan, politisi dan masyarakat agar menghindari perbuatan korupsi dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Langkah-langkah penyuluhan dan pencegahan ini dilakukan mulai dari tingkat Mabes Polri hinggga ke Polres-polres di seluruh indonesia.

(0Rn)