TOKOH muda MALUKU Marah Komisi C DPRD Prov. Maluku*

 

Oleh : Sandri Rumanama

Busur news.com,Maluku –┬áKomisi C DPRD Maluku di minta untuk mengevaluasi beberapa BUMD Milik Prov. Maluku yang hingga kini tidak ada ketranspransian terhadap publik serta manajemen mereka. misalnya PD. Panca. Karya. PD. Dok Wayame. dan lain lain terutama. PT. Lorin selaku pihak ketiga yang mengelola Mess Maluku di Jakarta. desakan ini di Sampaikan *Sandri Rumanama S.sos*
*(Ketua Komite IX Presidium GmnI)*

Lebih lanjut dirinya juga meminta kesadaran sikap dari *PT. lorin* agar bisa bersikap jujur dan transparan terkait berapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Maluku (PAD).

Saya juga sadar kok bahwa Komisi C DPRD Prov. Maluku tidak bisa mencampuri urusan pengelolaan keuangan PT. Lorin karena itu kewenangan internal mereka dan merupakan rahasia perusahaan jadi tidak mungkin anggota DPRD Provinsi Maluku melibatkan diri baik secara institusi komisi maupun secara kelembagaan, termasuk pribadi anggota maupun pemerintah daerah namun karena PT. Lorin sebagai pihak yang mengelola aset milik daerah maka mereka bisa di evauluasi serta dimintai pertanggung jawaban atau jangan sampai ada king kalo kong antara komisi C dengan pihak pihak terkait hingga komisi C DPRD Prov. Maluku diam dan membisu. ungkapnya

Dirinya menambahkan nilai pemasukan setiap BUMD ada pada Biro Keuangan dan Aset Daerah di setiap daerah ada. sehingga seluruh data pemasukan pajak maupun lainnya ada, jadi perlu diminta berapa pendapatan yang masuk pada tahun 2015 hingga sampai saat ini maupun tahun-tahun sebelumnya. ungkap Sandri Rumanama saat berbincang bincang di hotel Millenium Jakarta.

Saya minta agar komisi C DPRD Prov. Maluku harus kejar semua BUMD yang ada mengenai presentasi pendapatan dan Kontribusinya terhadap daerah sesuai posisi realita yang ada agar bisa diketahui secara pasti kontribusinya secara konkrit terhadap PAD Prov. Maluku” tandas Sandri Rumanama

Dirinya juga menambahkan bahwa selama dia bertugas di Jakarta setahun lebih dia tidak melihat ada progres dari beberapa BUMD Milik Pemprov maluku. contahnya seperti hotel Dewangsa & Pengelola Anjungan Maluku di Taman Mini Indonesia Indah, yang tidak memberikan kontribusi terhadapa PAD Maluku.

Olehnya itu dirinya memastikan akan berkonsultasi dan berkomonikasi dengan semua LSM,OKP Serta OKPI untuk turun jalan guna mengevaluasi kembali pengelolaan Hotel Dewangsa oleh manajemen PT. Lorin & Pihak pemgelola anjungan maluku karena diduga kuat tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah provinsi maluku.