200 Hari Lebih Pesakitan Belum Di Vonis Hakim

Busurnews.com, Jakarta – Kuasa Hukum, Melvin Edward alias Pontoh, Bintang El Thamrin SH mengatakan masalah tahanan terdakwa yang sampai saat ini belum juga vonis hukuman oleh hakim Ketua Rita Elsy SH MH.

“Ketika kemarin memasuki persidangan sudah melewati masa batas waktu, jadi menurut hukum harus dikeluarkan demi hukum (bebas demi hukum: red),” ujar Advokat Bintang El Thamrin.

Namun demikian ini adalah pandangan dari pengadilan majelis. Oleh karena itu ini adalah pengadilan narkotika yang diawasi oleh negara. Menurut kami sudah sepatutnya 2 secara fair dan seadil-adilnya. Ujung-ujungnya berimbas pada rehabilitasi kepada terdakwa terkait ketergantungan narkotika.

Sebelumnya, Melvin Edward ditangkap polisi pada tanggal 13 juni 2019, pukul 01:00 wib dini hari, di sebuah apartemen Meditherania, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Anggota kepolisian dari Ditnarkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan dan penggeledahan, diketemukan narkotika jenis sabu seberat 0,41 gram bruto.

Meski tidak dilakukan penahanan, Anang memastikan pemberkasan kasus para pemakai tetap dilakukan penyidik hingga masuk ke meja hijau.

“Secara hukum tidak ditahan, tetapi masuk ke persidangan, hakim wajib memutuskan rehabilitasi sesuai Pasal 103 Undang-undang Narkotika,” terang dia.

Namun, jika hasil assessment menyatakan tersangka terkait jaringan penged0ar, maka akan ditahan dan disidik sesuai dengan UU Narkotika. Penahanan tetap dilakukan walaupun barang bukti di bawah ketentuan yang diatur dalam SEMA 4/2010.

“Kalau di-assessment menyimpulkan dia bandar atu produsen apalagi terlibat jaringan, kami enggak cuma sidik perkara utamanya saja. Kami sidik apakah ada pencucian uang di sana. Kalau ada, asetnya akan disita,” tegas dia.

Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini mengungkapkan TR tersebut tidak serta merta dikeluarkan begitu saja. Melainkan telah melewati pembahasan dengan Direktorat IV Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

“Kebijakan hukum penahanan terhadap penyalahguna. Pertama harus dicegah, dilindungi, diselamatkan, dijamin pengaturan upaya rehab medis dan sosial. Dasar kedua adalah Pasal 127 Undang-undang Narkotika, bahwa penyalahguna adalah kriminal yang diancam pidana empat tahun.

Kalau penyalahguna, ketergantungan wajib rehab sesuai Pasal 54 UU Narkotika.

“Menurut KUHAP, tidak memungkinkan untuk ditahan, karena di bawah lima tahun. Karena tidak bisa ditahan, penyidik diberi kewenangan untuk tempatkan ke rehab berdasarkan PP nomor 25 tahun 2011 turunan Undang-undang Narkotika,” tandas Anang.

Namun demikian, Kuasa Hukum Bintang mengatakan ini adalah pandangan dari pengadilan majelis.

Oleh karena itu, Bintang menyinggung ini adalah pengadilan narkotika yang diawasi oleh negara.

“Menurut kami sudah sepatutnya dilakukan secara ‘fair’ dan seadil-adilnya. Ujung-ujungnya berimbas pada rehabilitasi kepada terdakwa terkait ketergantungan narkotika atau bebas demi hukum,” tandasnya, di Pengadilan Negeri, Jakarta Barat, kemarin Kamis (20/2/2020). (ams)